Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Oleh karena itu, dengan atau tanpa menggunakan perangkat lunak perdagangan valuta asing, tidak ada jaminan untuk terus memperoleh keuntungan serta tidak ada jaminan untuk tidak menerima risiko kerugian.

4. Marjin rasio ekuiti Marjin rasio ekuiti atau dikenal juga dengan istilah Margin equity ratio adalah suatu istilah yang digunakan ole

“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs World-wide-web

Berbicara kata komoditas, di dalam ilmu linguistik ini kata komoditas mulai dikenal serta digunakan di Inggris. Tepatnya pada abad ke 15. Sebenarnya kata komoditas ini berasal dari bahasa Prancis, dari kata commodite.

Ia menjelaskan, 114 area situs terbaru yang diblokir, sebagian besar merupakan situs World-wide-web dari pialang berjangka luar negeri. Memang banyak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, tapi ketika beroperasi di Indonesia tetap diharuskan memiliki izin dari Bappebti.

   Bappebti   berharap   semakin   banyak   bentuk kolaborasi  yang  dibangun  antara  Bappebti  dengan  masyarakat,  maka  akan  mengoptimalkan upayapemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

Hal itulah yang akan membuat perdagangan komoditas memiliki kontrak yang berjangka. Di dalamnya akan terdiri dari standar dasar. Atas jumlah dan kualitas least dari komoditas yang akan diperdagangkan nantinya.

Masyarakat diharapkan berperan aktif ikut melaporkan tindak penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK. Baik melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

Kompasiana adalah System blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dalam memperlakukan komoditas ini, pasar tidak memperhatikan produsen atau merek yang memproduksinya. Sebagai gambaran, contohnya gandum. Mulai dari dasarnya, pasar tidak akan ambil pusing untuk mempermasalahkan siapa yang Di Sini telah memproduksi komoditas tersebut.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat," imbuhnya.

"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Barang yang termasuk produk komoditas berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.

Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.